Sudah Syari’ah-kah Bank Syari’ah?

Hasil Kajian Ekonomi Syariah 3

Pertanyaan tentang “sudah syari’ah-kah bank syari’ah?”  bisa jadi muncul di kalangan generasi milenial. Salah satu di antara penyebab pertanyaan tersebut muncul adalah akses internet yang semakin mudah. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerjasama dengan United Nations Childern’s Fund (UNICEF) dan Universitas Harvard, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa lebih dari 90% anak muda telah menjamah akses internet. Fenomena itu dinilai wajar jika berbagai laman media sosial dan situs online lainnya menjadi rujukan utama sebuah informasi. Hal ini dikarenakan internet memberikan informasi secara instan, cepat, dan mudah dalam mengkaji lebih dalam seperti Al-Qur’an dan Sunnah. 

Pada dasarnya, untuk memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas operasional dan produk yang dikeluarkan bank syari’ah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) —yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI)— untuk menjamin seluruh produk, jasa layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Dalam hal pengawasan ini, DPS dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance Unit).

Salah satu mekanisme untuk mengontrol pemenuhan aspek syari’ah adalah Unit Kepatuhan Syariah (UKS)  yang membuka consultation desk kepada unit bisnis setiap hari via e-mail, telepon, pesan singkat elektronik seperti whatsapp atau bisa juga tatap muka. Lalu, adanya persetujuan dari DPS terkait aspek syari’ah dalam SOP dan kebijakan serta program yang dilakukan bank, dengan dibantu oleh UKS. Selain itu, juga ada pelaksanaan uji petik (pemeriksaan) oleh DPS dan UKS kepada unit-unit terkait, berkenaan dengan implementasi aspek syari’ah di lapangan dan ditambah dengan adanya penyelenggaraan rapat rutin dan konsultasi dengan DPS.

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam implementasi di lapangan, ada 3 langkah utama yang harus dilakukan dalam perbaikan. Pertama, UKS membuat rekomendasi perbaikan kepada unit terkait dengan berkonsultasi pada DPS. Kedua, DPS akan membuat surat untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen bank syari’ah. Terakhir, dengan adanya rekomendasi perbaikan, manajemen bank syari’ah akan melakukan perbaikan dalam implementasi di lapangan sesuai masukan dan saran dari DPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syari’ah pada dasarnya telah beroperasi sesuai dengan ketentuan syari’ah dengan adanya pengawasan terkait implementasi aspek syari’ah oleh DPS dan pihak eksternal lainnya seperti ‘Regulator’.

Bank syari’ah tentu memiliki banyak kekurangan, seperti sistem penghitungan yang rumit, inovasi dalam penawaran produk, dan minimnya tenaga perbankan profesional. Namun, dengan bantuan dan dukungan dari segenap umat muslim, hal tersebut akan menjadi bahan otokritik sehingga mampu untuk meningkatkan kinerja bank syari’ah sendiri. Sebab siapa lagi yang akan mendukung bank syari’ah jika bukan umat muslim?

Kajian ini dilaksanakan oleh bagian Pusat Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur-Tengah dan Afrika (Puskaji PPIDK Tim-Teng Ka) pada tanggal 4 Desember 2020. Hadir sebagai narasumber, Iggi H. Achsien yang merupakan Komisaris Bank Muammalat,Tim Ahli Wakil Presiden RIdan Buya Yahya yang merupakan Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah.